Di mana ada cahaya di
tengah kegelapan malam, di situlah berbagai serangga malam berkerubut
mendatangi sumber cahaya tersebut. Analogi setitik cahaya di tengah kegelapan
malam bisa disamakan dengan program sertifikasi guru dalam jabatan, yang mampu
menyedot banyak orang untuk berbondong-bondong membidik profesi guru. Bila seorang guru telah lulus sertifikasi
berarti kepadanya akan diberi tunjangan profesi pendidik (TPP) yang besarnya
satu kali gaji pokok dan TPP inilah yang membuat banyak orang berlomba-lomba
ingin jadi guru.
Saat sertifikasi guru
hanya boleh diikuti oleh guru-guru yang sudah sarjana (S1) atau D4, banyak
guru-guru senior yang belum S1 merasa diperlakukan tidak adil oleh kebijakan
sertifikasi guru. Guru-guru senior yang sudah mengabdi di atas 20 tahun dan
berusia di atas 50 tahun memandang aturan sertifikasi guru sangat
diskriminatif, dan dipandang tidak menghargai jasa guru-guru senior.
Rupanya pemerintah
responsif terhadap kegelisahan para guru senior (sepuh) itu, dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru yang memberi kesempatan untuk
sertifikasi guru non sarjana. Guru non sarjana yang berhak untuk mengikuti
sertifikasi tahun 2009 adalah guru yang berumur 50 tahun hingga 59 tahun pada
tahun 2008 dengan masa pengabdian minimal 20 tahun dan memiliki golongan IVa. Jadi guru yang tahun 2008 lalu berumur 49
tahun tidak bisa mengikuti tes sertifikasi guru non sarjana. Jika ingin tetap mendapatkan sertifikasi,
jalan satu-satunya hanyalah lewat jalur sarjana. Guru-guru non sarjana yang
nantinya lulus dalam tes sertifikasi, harus berusaha untuk mendapatkan gelar
sarjana dalam waktu lima tahun, karena sertifikasi untuk guru non sarjana hanya
berlaku hingga tahun 2014, sehingga bila dalam waktu lima tahun belum bisa
mendapatkan gelar sarjana maka sertifikasinya dicabut kembali.
Mari kita berbaik
sangka terhadap kebijakan pemerintah
dalam memberikan kemudahan sertifikasi terhadap semua kalangan pendidik,
termasuk guru senior dan pengawas. Saat terjadi diskriminasi kebijakan
sertifikasi terhadap pendidik dan ada kelompok pendidik yang belum sarjana
namun telah memberikan pengabdiannya kepada negeri ini dengan dedikasi sangat
tinggi bertahun-tahun, maka saat itu pula kelompok pendidik itu merasa
dipinggirkan. Bila pemerintah tidak responsif terhadap keresahan guru-guru
senior yang merasa diperlakukan tidak adil maka akan membuat dunia pendidikan
(sekolah) tidak kondusif. Memang, perlu ada kebijakan darurat yang bersifat
sementara untuk mengakomodasi keinginan guru senior yang belum sarjana untuk
mengikuti program sertifikasi guru.
Keberadaan PP No. 74 tahun
2008 menurut penulis tidak bertentangan UU Guru dan Dosen, karena guru- guru
senior yang belum sarjana bila telah lulus sertifikasi masih tetap diharuskan
untuk mendapatkan gelar sarjana dalam waktu lima tahun setelah lulus
sertifikasi dan bila tidak berhasil maka sertifikat pendidiknya akan dicabut. Ketika
guru-guru senior mampu lulus sertifikasi dengan standard yang berlaku seperti pada
guru sarjana kita harus mengapresiasi keberadaan guru-guru senior tersebut.
Bisa jadi guru-guru senior meskipun belum sarjana namun lebih
profesionaldaripada guru-guru muda yang sarjana. Sehingga apabila pemerintah
memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru senior
yang belum sarjana tersebut tapi telah lulus sertifikasi bukanlah semata-mata
pemerataan kesejahteraan.
Agar kebijakan sertifikasi
guru bagi guru senior yang belum sarjana
tidak dicap sebagai kebijakan pemerataan kesejahteraan, pemberian
sertifikat pendidik harus melalui seleksi yang ketat dan ketentuan pencabutan
sertifikat pendidik bila setelah lima tahun lulus sertifikasi belum mampu
meraih sarjana harus konsisten dilaksanakan. Bila tidak, tuduhan terhadap
pemerintah atas kebijakan ini hanya sekedar bagi-bagi kesejahteraan dan bukan
untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar terbukti.
Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pemerintah membuka pintu bagi pengawas satuan
pendidikan untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Menurut PP No. 74 tahun 2008
tentang Guru diisyaratkan bahwa pengawas sekolah pada dasarnya adalah guru yang
diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan dan kepadanya disyaratkan
memperoleh sertifikat pendidik. Karena status formalnya sebagai guru, maka
sertifikasi bagi pengawas sekolah dilakukan mengacu pada payung hukum PP
tersebut.
Lalu, apa argumentasi
logisnya pengawas diberi pintu untuk mengikuti program sertifikasi pendidik
ketika payung yuridisnya telah ada? Menurut Nana Sudjana, dkk (2006)
mengemukakan : ”tenaga pengawas TK/SD, SMP,SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting
dalam membina kemampuan profesional
tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah”.
Kendati demikian, dalam implementasinya di lapangan, kegiatan pengawasan
pendidikan oleh pengawas sekolah tampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan.
Di lapangan kita masih bisa menyaksikan berbagai persoalan yang menyelimuti
kegiatan pengawasan pendidikan oleh pengawas sekolah, baik yang bersumber dari diri pengawas itu sendiri
(faktor internal) maupun faktor yang berada di luar diri pengawas (faktor
eksternal).
Sertifikasi pengawas
sekolah diharapkan menjadi solusi atas
lemahnya kinerja pengawas sekolah. Pengawas sekolah diharapkan tidak lagi
dipandang sebagai kumpulan tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau
tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun. Kompetensi pengawas sekolah
untuk melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap sekolah yang dibinanya,
baik personal maupun institusional dinilai banyak kalangan belum optimal.
Kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pengawas sekolah untuk
mengikuti sertifikasi, mestinya dijadikan momentum bagi pengawas untuk
meningkatkan kinerja profesionalnya.
Sertifikasi pengawas
seyogyanya jangan dipandang sebagai
acara bagi-bagi rejeki melalui pemberian tunjangan profesi pendidik (TPP),
tetapi harus benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu
dan kinerja pengawas sekolah itu sendiri, yang pada gilirannya dapat mengimbas
pada pencapaian mutu pendidikan nasional.
Besarnya TPP membuat semua
guru termasuk pengawas berlomba-lomba untuk mengikuti sertifikasi guru. Ketika
ada isue bahwa Menteri Keuangan akan mencabut TPP jika sampai akhir Juni 2009
peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan
profesi guru dan dosen belum ditetapkan, sungguh meresahkan para guru. Sampai
akhirnya Presiden SBY mengklarifikasi bahwa pencabutan TPP tidak benar.
Yang menjadi pertanyaan
bagi kita, apakah TPP adalah tujuan akhir dari sertifikasi? Bila guru sarjana,
guru non sarjana, dan pengawas sekolah berlomba-lomba mengikuti sertifikasi
hanya karena TPP, program sertifkasi guru tidak akan pernah mampu mengangkat
mutu pendidikan nasional. Penghasilan yang layak bagi guru dan pengawas sekolah
adalah elemen penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, namun bukan
segala-galanya. Profesionalisme guru dan pengawas adalah tujuan termulia dari
sertifikasi guru dan pengawas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar